Sementara itu, terkait dengan isu politik, Partai Buruh akan mengadvokasi revisi parliamentary threshold 4 persen dari suara sah nasional yang juga harus diartikan sebagai 4 persen dari jumlah kursi di DPR RI, serta pencabutan presidential threshold 20 persen.
“Ini yang membedakan Partai Buruh dengan partai lain. Kami selalu berjuang setiap hari, baik ada pemilu maupun tidak. Partai Buruh selalu bersama dengan buruh, petani, dan nelayan. Oleh karena itu, isu perburuhan dan isu partai selalu berjalan seiring,” tegasnya.
Setelah aksi tanggal 5 Juni, Partai Buruh akan mengorganisir aksi bergelombang di berbagai provinsi.
Pada tanggal 6 Juni, aksi akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Banten, 7 Juni di Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan 14 Juni di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Selanjutnya, aksi akan dilakukan di berbagai kota, seperti Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), Bengkulu, Pekanbaru, Bandar Lampung, Samarinda (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Pontianak (Kalimantan Barat).
Aksi juga akan berlangsung di Makassar (Sulawesi Selatan), Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tenggara), Gorontalo, Jayapura, Manokwari (Papua Barat), Sorong (Papua Barat Daya), dan Mataran (NTB).
“Aksi bergelombang ini akan berlangsung mulai tanggal 5 Juni hingga 20 Juli 2023,” tandasnya.
