Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik juga ditegaskan.
“Individu atau badan hukum yang terlibat dan memberikan izin masuk ke rumah judi sebagai sponsor klub Liga 1 harus diproses secara hukum. Polisi harus bertindak tegas,” kata Akmal.
“Bahkan harus ditelusuri juga apakah rumah judi yang menjadi sponsornya juga terlibat dalam match fixing. Maklum, selama ini match fixing menjadi penyakit akut di sepak bola nasional,” ujarnya.
Sumber: Kompas TV / Gilang Romadhan
