Laporkan Sponsor Judi Di Liga 1 Ke Polisi, Akmal Marhali Colek Jokowi: Negara Jangan Kalah

Avatar of Rediksia
laporkan sponsor judi di liga 1 ke polisi akmal marhali colek jokowi negara jangan kalah 3923fd5

DIKSIA.COM - JAKARTA, Koordinator melaporkan adanya 2023 ke Bareskrim Polri pada Rabu (12/7/2023).

yang dilansir SBOTOP ini dikabarkan tampil dalam dua pertandingan Premier League 1 2023-24, dalam tiga kompetisi.

juga ‘menyenggol' Presiden Joko Widodo dan meminta kepala negara memerintahkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk tidak membiarkan praktik kotor tersebut, karena akan merusak moral bangsa.

“Presiden dengan Revolusi Mentalnya harus melindungi generasi muda dari pengaruh judi yang dilarang di ,” ujar Akmal, Rabu (12/7) dari rilis yang dilansir Kompas.tv.

“Inggris yang telah melegalkan perjudian, telah mengeluarkan kebijakan bahwa mulai musim 2025/2026, klub-klub Premier League tidak boleh lagi disponsori oleh rumah judi karena merusak mental generasi muda.”

“Pak tolong bantu sepak bola. Negara jangan sampai kalah dengan bandar judi. Penyimpangan dan pelanggaran ini harus diusut tuntas. Apalagi saat ini polisi gencar memberantas judi, termasuk dengan kode 303,” tambah Akmal.

SOS mencatat, selama dua pekan pertama 2023-2024, sudah ada tiga pertandingan yang menampilkan rumah judi.

Pertama, pertandingan Persita vs PSIS di Indomilk Arena pada Sabtu, 8 Juli 2023 pukul 19.00-21.00 yang disiarkan oleh sebuah video streaming provider.

Kedua, laga Madura United vs Persik Kediri di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Minggu 9 Juli 2023, pukul 15.00-17.00 yang disiarkan televisi swasta.

Ketiga, Persikabo vs Persija di Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu 9 Juli 2023, pukul 19.00-21.00 yang disiarkan stasiun televisi swasta yang sama.

Selain itu, klub Liga 1 Persikabo Bogor juga menampilkan sponsor rumah judi SBOTOP di jersey mereka.

Secara hukum, perjudian dilarang dan diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian.