DIKSIA.COM - JAKARTA, Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali melaporkan adanya sponsor rumah judi Liga 1 2023 ke Bareskrim Polri pada Rabu (12/7/2023).
Rumah judi yang dilansir SBOTOP ini dikabarkan tampil dalam dua pertandingan Premier League 1 2023-24, dalam tiga kompetisi.
Akmal Marhali juga ‘menyenggol' Presiden Joko Widodo dan meminta kepala negara memerintahkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk tidak membiarkan praktik kotor tersebut, karena akan merusak moral bangsa.
“Presiden Jokowi dengan Revolusi Mentalnya harus melindungi generasi muda Indonesia dari pengaruh judi yang dilarang di Indonesia,” ujar Akmal, Rabu (12/7) dari rilis yang dilansir Kompas.tv.
“Inggris yang telah melegalkan perjudian, telah mengeluarkan kebijakan bahwa mulai musim 2025/2026, klub-klub Premier League tidak boleh lagi disponsori oleh rumah judi karena merusak mental generasi muda.”
“Pak Jokowi tolong bantu sepak bola. Negara jangan sampai kalah dengan bandar judi. Penyimpangan dan pelanggaran ini harus diusut tuntas. Apalagi saat ini polisi gencar memberantas judi, termasuk judi online dengan kode 303,” tambah Akmal.
SOS mencatat, selama dua pekan pertama Liga 1 2023-2024, sudah ada tiga pertandingan yang menampilkan sponsor rumah judi.
Pertama, pertandingan Persita vs PSIS di Indomilk Arena pada Sabtu, 8 Juli 2023 pukul 19.00-21.00 yang disiarkan oleh sebuah video streaming provider.
Kedua, laga Madura United vs Persik Kediri di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Minggu 9 Juli 2023, pukul 15.00-17.00 yang disiarkan televisi swasta.
Ketiga, Persikabo vs Persija di Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu 9 Juli 2023, pukul 19.00-21.00 yang disiarkan stasiun televisi swasta yang sama.
Selain itu, klub Liga 1 Persikabo Bogor juga menampilkan sponsor rumah judi SBOTOP di jersey mereka.
Secara hukum, perjudian dilarang dan diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian.