“Dalam menerima kritik, tentunya kami harus legawa. Yang terpenting adalah adanya perbaikan. Jika ada informasi yang kurang tepat, bisa diberikan penjelasan,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.
Kapolri menegaskan bahwa kritik seperti ini menjadi pemantik bagi Polri untuk terus berbenah. “Kami berkomitmen untuk menindak anggota yang melanggar dan memberi penghargaan kepada yang berprestasi,” tambahnya.
Ia juga menyatakan bahwa permintaan maaf dari Sukatani mungkin terjadi karena adanya miskomunikasi. “Tidak ada masalah. Mungkin ada miss, tapi sudah diluruskan,” ujarnya.
PBHI: Ada Dugaan Intimidasi, Ini Kemunduran Demokrasi
Namun, di sisi lain, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menyoroti adanya kemungkinan tekanan terhadap Sukatani. Ketua PBHI, Julius Ibrani, meminta Kapolri turun tangan untuk memastikan tidak ada praktik intimidasi yang dilakukan oleh bawahannya.
“Kami menduga kuat ada ancaman melalui strategi intelijen. Ini dilakukan secara diam-diam hingga akhirnya mereka meminta maaf dan menarik lagu. Ini pelanggaran Hak Asasi Manusia,” ujar Julius pada Kamis, 20 Februari 2025.
Ia menilai, jika benar ada tindakan represif terhadap Sukatani hanya karena mereka mengkritik lewat lagu, maka itu bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian yang digaungkan Kapolri. “Kapolri pernah mengatakan siapa yang mengkritik polisi paling keras akan dijadikan duta kritik. Jika ini benar, maka ada pembangkangan dari bawahannya,” katanya.
Julius juga mengingatkan bahwa karya seni adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dilindungi. Ia menyebut kasus ini sebagai tanda kemunduran demokrasi, mengingat di era Orde Baru, kritik terhadap pemerintah kerap diberangus.
“Jika aparat terlibat dalam penarikan lagu ini, kita sedang berjalan mundur ke masa di mana kritik terhadap penguasa dianggap tabu,” pungkasnya.
Sumber: Tempo
