DIKSIA.COM - Wakil Rektor KH Maruf Amin membeberkan kemungkinan nasib Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat.
Sebelumnya banyak yang menyerukan pembubaran pondok pesantren al-Zaytun menyusul dugaan penodaan agama oleh pimpinan pesantren, Panji Gumiran.
Menanggapi hal itu, Malaf Amin mengingatkan bahwa masih banyak siswa yang hak belajarnya harus dipenuhi.
“Masyarakat ingin membubarkan dan menutup Pesantren ini, tapi santri di sana sebenarnya banyak dan pertimbangannya berapa,” kata Rabu (7 Mei 2023). Jepang), kata Marouf di Jakarta.
Ia mengatakan pemerintah tidak akan membubarkan pesantren al-Zaytun, tapi akan menginstruksikannya.
Pembinaan ini bertujuan agar para santri Pondok Pesantren Al-Zaytoon mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan keimanannya.
“Dengan demikian, beberapa alternatif tidak boleh dibubarkan, tetapi dibangun dan dipelihara dengan baik. dan karena dalam sistem kita kita berbangsa dan bernegara,” ujar Alf Amin.
Apalagi, pembinaan ini dilakukan untuk meluruskan pemahaman agama dan kebangsaan.
“Ini perlu dibangun. Untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki akidahnya, untuk memperbaiki pemahamannya, untuk memperbaiki sumpah kebangsaannya, dan semua itu. Ya, itu perlu dilakukan dalam konstruksi, kata Malph.
Dr Mahfud mendesak untuk tidak membesar-besarkan kontroversi atas al-Zaytoon
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhkam) Dr Mahfud mengimbau agar tidak membesar-besarkan kejadian terkait Pesantren Al-Zaytoon.
Penyebab sebenarnya adalah pimpinan pesantren “Panji Gumilan”.
“Tidak perlu dibesar-besarkan, karena pelakunya sebenarnya bernama Panji Gumilan,” kata Mahhud, Rabu, dikutip dari YouTube Wakil Presiden RI usai menyampaikan laporan kepada Mahfu Amin. selesai.
Dr Mahfud mengatakan kasus tersebut sudah ditangani dan meminta masyarakat menunggu perkembangan selanjutnya.
“Ini sedang ditangani oleh agensi dan kita akan lihat bagaimana kelanjutannya,” katanya.
Selanjutnya, terkait rekomendasi penutupan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Dr Mahfud mengatakan pemerintah belum menyimpulkan rekomendasi penutupan Pompes atau pencabutan izinnya.
Follow us on
