“Maktab ini memang yang paling menarik bagi kami karena maktab Furoda itu jauh. Selama visa ini resmi, tidak melanggar aturan, kami pikir ini legal,” tuturnya.
Namun, realitas di lapangan jauh dari janji manis. Maktab yang dijanjikan, nomor 111, mendadak dipindahkan ke maktab 115. Lebih parahnya, tenda yang seharusnya mereka tempati ternyata telah ditempati pihak lain, memaksa rombongan berpindah lagi.
Belakangan terungkap, visa kuota tambahan tersebut seharusnya tidak dipungut biaya, namun jemaah tetap dikenakan tarif mahal. Bahkan, 37 jemaah diwajibkan membayar tambahan USD 1.000 agar visa mereka diproses.
Pendalaman Peran dan Jaringan
Penyidik KPK kini mendalami bagaimana Khalid dan para jemaahnya dapat diberangkatkan melalui kuota haji tambahan tersebut. Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Khalid mengakui adanya pergeseran dari skema Furoda ke haji khusus.
“Penyidik mendalami bagaimana mekanisme perolehan kuota keberangkatan haji tersebut di lapangan,” jelas Budi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/9).
Khalid Basalamah, yang diperiksa selama 7,5 jam pada Selasa (9/9), bertindak sebagai pemilik biro perjalanan haji yang memberangkatkan jemaahnya pada tahun yang sama. Investigasi tidak hanya menyasar Khalid, melainkan juga biro-biro perjalanan lain dan asosiasi terkait, mengingat kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji.
Kasus ini, yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, belum menetapkan tersangka. Sejumlah nama telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kasus ini bermula ketika Indonesia menerima tambahan kuota haji 20.000, yang dibagi 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.
Padahal, sesuai regulasi, jatah haji khusus hanya 8% dari total kuota nasional. KPK menduga kuat adanya lobi dari asosiasi travel haji kepada Kementerian Agama terkait alokasi kuota ini.
Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara ditaksir melebihi Rp 1 triliun, akibat konversi kuota haji reguler menjadi haji khusus yang sarat kepentingan.
