Diksia.com - JAKARTA, Presiden Jokowi resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Acara peresmian berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/72023).
Lantas mengapa Jokowi lebih memilih Budi Arie yang berlatar belakang relawan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk menggantikan Johnny Plate yang terseret kasus korupsi?
Diketahui, Budi Arie juga merupakan Ketua Relawan (Projo) Pro Jokowi.
Jokowi tidak memilih lagi pengganti Johnny G Plate dari Partai Politik atau dari partai NasDem, mengingat Plate merupakan wakil dari Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi menjelaskan alasannya menunjuk orang nonparpol sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Jokowi beralasan ingin percepatan.
Sementara itu, PDIP menghormati keputusan Jokowi memilih Budi Arie menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya tidak mau memberikan penilaian terhadap kapasitas Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Ali mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada publik untuk mengevaluasi pelantikan Ketua Umum Relawan (Projo) Pro Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.
Kenapa Ketua Menkominfo Tidak Diserahkan Lagi ke NasDem? Ini jawaban Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Budi Arie Setiadi yang berlatar belakang relawan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny Plate yang terseret kasus korupsi.
Jokowi tidak memilih pengganti Johnny dari Partai Politik atau dari Partai NasDem, mengingat Plat merupakan wakil Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi menjelaskan alasannya menunjuk orang nonparpol sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Jokowi beralasan ingin percepatan.
“Semuanya dalam tujuan akhir bekerja cepat,” kata Jokowi usai pelantikan Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).
Jawaban yang sama juga dilontarkan Jokowi ketika ditanya alasan tidak memilih sosok lain dari Partai NasDem untuk menggantikan Johnny Plate.
Jokowi juga tidak menjawab saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Surya Paloh dalam memilih Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengurangi jatah Partai NasDem di Kabinet.
“Untuk bekerja cepat. Untuk menyelesaikan ini dengan cepat,” kata Jokowi.
reaksi Nasdem
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendy Choirie mengatakan, pihaknya tak ambil pusing ketika jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) tak lagi diberikan kepada kadernya.
Selama ini, dia juga menilai, Presiden selalu menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pembantunya.
“Menkominfo diberikan kepada (tokoh) non-Nasdem meskipun Nasdem tidak lagi berharap pada posisi itu, namun hukumnya tetap ghosob, artinya mengambil hak orang lain. Itu tidak halal, setidaknya diragukan,” kata Effendy seperti dikutip Kompas.id, Senin (17/7/2023).
Kendati demikian, Choirie menegaskan Nasdem akan tetap mendukung Jokowi hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 2024.
Jokowi dianggap sebagai miliknya
Ketua DPP Partai Pemenangan Pemilu (Bapplu) Partai Nasdem Effendi Choirie menilai Jokowi lengser sendiri karena tidak menunjuk pengganti Johnny G Plate dari partai pimpinan Surya Paloh itu.
“Ya terserah Jokowi. Selama ini dia main karep-karep dewe (sesukanya),” ujarnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (16/10). /7/2023) dikutip dari Kompas.com.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Gus Choi itu menegaskan Partai Nasdem tak lagi terlalu memikirkan reshuffle kabinet Jokowi.
Gus Choi menyebut semua keputusan Jokowi soal reshuffle kabinet sudah diserahkan sepenuhnya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Ya, Nasdem sudah tidak memikirkan menteri lagi, mau diganti siapa, mau diganti jam berapa, terserah. Saya tidak memikirkan itu lagi,” ujar Effendi.
Namun, Effendi menegaskan partainya akan tetap bersama pemerintahan Jokowi hingga masa jabatan berakhir.
Ini, lanjutnya, merupakan bentuk Partai Nasdem yang memiliki karakteristik yang baik.
“Kita ingin jadi orang baik, pesta yang baik. Kalau dia (Jokowi) jahat pada kita, dia akan mendapat ganjaran dan kita akan mendapatkan kebaikan, itu saja,” tegasnya.
NasDem Tanggapi Penunjukan Budi Arie Setiadi Sebagai Menkominfo: Biar Publik Yang Menilai
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya tidak mau memberikan penilaian terhadap kapasitas Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Budi Arie baru saja dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G Plate.
Ali mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada publik untuk mengevaluasi pelantikan Ketua Umum Relawan (Projo) Pro Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Kalau saya memberikan penilaian, tentu tidak adil ya. Jadi biarlah masyarakat yang menilai begitu,” kata Ali saat dihubungi, Senin (17/7/2024).
Kendati demikian, dia menegaskan, pemberhentian dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Kami menghormati itu,” kata Ali.
Karena itu, Ali menegaskan NasDem tidak mempersoalkan pelantikan Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Jadi bagi NasDem tidak ada masalah,” ujarnya.
Budi Arie Dilantik Jadi Menteri, Masyarakat Peduli Tak Mau Ikut dan Hanya Jadi Relawan
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku khawatir pelantikan Budi Arie sebagai menteri dan bukan kader partai justru membuat masyarakat semakin enggan bergabung ke partai.
Ali mengatakan, kemungkinan besar masyarakat akan menjadi relawan ketimbang menjadi kader partai.
“Saya khawatir ke depan masyarakat tidak mau berpartisipasi lagi, lebih baik jadi relawan,” katanya, Senin (17/7/2023) dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa dirinya tidak berhak menghakimi seseorang yang menduduki jabatan tertentu.
Namun, lanjutnya, orang yang dilantik harus mampu.
“Bukankah seharusnya Pembantu Presiden adalah orang yang dianggap mampu membantu Presiden mewujudkan visi dan misinya,” ujarnya.
Namun sikap Ali berbeda dengan Effendi.
Dia justru mengamini Menteri Komunikasi dan Informatika terbaru dijabat oleh orang yang bukan kader dari Nasdem.
Pasalnya, kasus yang menjerat Johnny G Plate belum selesai.
“Lagipula Johnny G Plate adalah mantan Sekjen Partai Nasdem, jadi tidak tepat menunjuk Nasdem di sana (Menkominfo).”
“Karena kita mau, Nasdem hanya meminta agar proses peradilan BTS dibuka secara terang-terangan. Jadi bukan kepentingan sebagai menteri, kepentingan Nasdem hanya bagaimana proses hukum ini berjalan dengan baik, ” dia berkata.
Senada dengan Effendi, Ali menegaskan Partai Nasdem akan tetap berada di pemerintahan Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.
“Komitmen yang berulang kali saya tekankan untuk mendukung pemerintah bukanlah basa-basi. Tapi kami juga mohon pengertiannya bahwa kami memiliki tanggung jawab terhadap negara ini untuk mencari pemimpin berikutnya yang kami percaya dapat membuat negara ini lebih baik,” katanya .
PDIP Hormati Keputusan Jokowi Tunjuk Budi Arie Jadi Menkominfo: Sudah Bantu Menangkan Presiden
PDIP menanggapi pelantikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada masalah dengan pelantikan tersebut, meski Budi Arie memiliki latar belakang sebagai relawan pendukung Jokowi.
“Ya, relawan juga orang Indonesia, jadi semua orang Indonesia,” kata Hasto kepada awak media saat ditemui dalam acara Pelatihan Ganjar Campaigner, di INews Tower, Gondangdia, Jakarta, Senin (17/7/2023) malam.
Menurut Hasto, Presiden Jokowi dalam melantik seseorang sebagai menteri pasti melalui kajian.
Dengan dipilihnya Budi Arie untuk menduduki kursi Menkominfo, sosok ini menurut Hasto memiliki keahlian.
“Dan presiden dinilai memiliki keterampilan sebagai menteri,” kata Hasto.
Tak hanya itu, Hasto juga menyinggung peran relawan Budi Arie dan Projo.
Dia mengatakan Budi Arie adalah salah satu pihak yang membuat Jokowi menang di Pilpres 2014 dan 2019.
Terkait hal itu, kata Hasto, PDIP menghormati keputusan Presiden Jokowi yang melantik ketua umum relawannya menjadi menteri.
“Apalagi dia juga berjuang untuk memenangkan Presiden Jokowi. Ya tentu PDI Perjuangan menghormati keputusan presiden,” ujarnya.
Sumber: Tribunnews.com
