Diksia.com - Dalam suasana mengenakan pakaian adat Kesultanan Deli, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Melalui pidatonya, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjalani Pemilu 2024 tanpa terjerat dalam politik identitas.
Jokowi berharap agar rakyat Indonesia menolak politisasi identitas dan agama. Ia berkeinginan agar seluruh rakyat dapat menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan dan kegembiraan yang tulus.
“Demi persatuan dan kekokohan bangsa, saya mengajak saudara-saudara sebangsa, se-Tanah Air, untuk menganut prinsip toleransi, persatuan, dan gotong royong,” kata Jokowi dalam pidatonya di sisi Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (1/6).
“Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, dan menolak politisasi agama,” tambah Jokowi.
Jokowi mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sikap dewasa dan sukacita yang tulus.
Ia juga mengingatkan agar kita tidak melupakan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi Pemilu tersebut.
“Marilah kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan sikap dewasa, penuh sukacita, dan dengan teguh menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mari bersama-sama berjuang untuk mencapai Indonesia yang adil, sejahtera, dan memiliki martabat di kancah internasional,” ujar Jokowi.
“Selamat Hari Lahir Pancasila, salam Pancasila, merdeka!” seru Jokowi dengan semangat.
Beberapa bulan sebelum peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023, Presiden Jokowi telah mengingatkan para kepala daerah di seluruh Indonesia mengenai stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.
Jokowi meminta para kepala daerah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diadakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada hari Selasa (17/1).
“Terakhir, saya ingin mengingatkan mengenai stabilitas politik dan keamanan dalam perjalanan menuju Pemilu 2024. Saya sangat berharap agar Saudara-saudara semua dapat menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta para kepala daerah untuk mencegah masyarakat menjadi korban politik, terutama politik identitas, yang sering terjadi selama masa pemilihan.
“Jaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, terutama politik identitas,” ungkapnya.
Tidak hanya kepada kepala daerah, Jokowi juga memberikan peringatan kepada TNI dan Polri. Ia meminta anggota TNI/Polri untuk tidak terlibat dalam praktik politik.
“Dan saya ingin mengingatkan, TNI dan Polri harus menjauh dari praktik politik,” ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta TNI dan Polri untuk mengidentifikasi potensi kerawanan. Dia meminta aparat keamanan itu untuk selalu siap dan waspada menjelang tahun politik.
“Tetapkan potensi kerawanan dengan baik, jangan sampai kita baru bergerak ketika terjadi masalah. Jangan saling menyalahkan,” tuturnya.
Pada bulan Desember tahun lalu, Presiden Jokowi juga mengingatkan semua pihak agar tidak membiarkan politisasi agama terjadi dalam Pemilu 2024. Ia meminta agar tidak memberikan celah bagi politisasi agama.
“Kita tidak boleh lengah terhadap politik identitas, politisasi agama, dan politik SARA. Jangan memberikan ruang apapun bagi hal-hal tersebut,” kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Bawaslu pada hari Sabtu (17/12/2022).
Jokowi mengatakan bahwa politik identitas dan politisasi agama sangat berbahaya. Ia menyebut hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merusak persatuan.
“Hal ini sangat berbahaya, karena dapat menjadi peluang bagi pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai bangsa,” ucapnya.
Jokowi juga meminta Bawaslu untuk bekerja dengan cepat dan responsif dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja Bawaslu sesuai dengan koridor hukum.
“Bekerjalah dengan cepat, responsif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum,” tegasnya.
