Demokrat Desak Prabowo Batalkan Rencana Beli Jet Tempur Mirage 2000-5 Bekas Dari Qatar

Avatar of Rediksia
demokrat desak prabowo batalkan rencana beli jet tempur mirage 2000 5 bekas dari qatar a2b9633

DIKSIA.COM - JAKARTA, Wakil Ketua MPR RI dari meminta Menteri RI membatalkan rencana pembelian 12 unit jet tempur bekas dari senilai total Rp 11,8 triliun. .

Hal ini dinilai wajar karena usia pesawat sudah tua sehingga tidak optimal melindungi wilayah udara Indonesia.

Selain itu, tingginya biaya perawatan dan pemeliharaan membuat rencana ini tidak bisa ditindaklanjuti.

Syarief mengatakan, hal itu pula yang menjadi alasan rencana hibah ditolak pada era Presiden SBY. Menjadi polemik karena pemerintah Jokowi justru membelinya dengan harga yang fantastis.

“Dalam banyak kesempatan, saya berulang kali menekankan perlunya evaluasi kritis terhadap rencana pembelian . Kebijakan ini hanya akan membebani keuangan negara ke depan. Biaya perawatan dan perawatan merupakan komponen biaya yang juga harus diperhatikan, selain karena teknologi pesawat ini sudah ketinggalan zaman,” ujar Syarief kepada wartawan, Sabtu (8/7/2023).

Syarief menjelaskan, karakteristik ruang udara Indonesia yang luas menuntut pesawat baru dan tahan lama. Indonesia seharusnya membeli pesawat baru menjadi pilihan utama.

“Saya kira membeli pesawat baru masih merupakan opsi kebijakan yang lebih baik daripada membeli pesawat bekas,” ujar politisi senior dari Partai Demokrat ini.

Menurut dia, rencana anggaran yang akan digunakan untuk membeli Mirage 2000-5 sebaiknya dialihkan untuk membeli pesawat baru atau dialihkan untuk pemeliharaan sistem pesawat tempur yang sudah ada.

Apalagi Mirage 2000-5 diserahkan 24 bulan setelah kontrak disepakati pada 31 Januari 2023. Ini hanya selisih 1 tahun dari kedatangan jet tempur Rafale yang diharapkan tiba di Indonesia pada 2026.

“Dunia berada di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, tetapi pilihannya adalah tidak membeli pesawat bekas. Apa artinya menggunakan alutsista, tetapi kemampuannya lemah,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY menilai, meski dunia sedang tegang, potensi invasi atau perang dalam skala global sangat kecil kemungkinannya.