Diksia.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP), Kemendikbudristek memperkuat komitmennya dalam melindungi peserta didik dan warga satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan.
Permendikbudristek PPKSP: Payung Hukum yang Komprehensif
Permendikbudristek PPKSP hadir sebagai payung hukum yang komprehensif dalam mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan.
Aturan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, hingga kekerasan berbasis elektronik.
Dengan cakupan yang luas, Permendikbudristek PPKSP diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan bebas dari kekerasan.
Pencegahan Kekerasan: Langkah Proaktif Menuju Lingkungan Belajar yang Aman
Permendikbudristek PPKSP menekankan pentingnya langkah-langkah proaktif dalam mencegah kekerasan di satuan pendidikan.
Satuan pendidikan diwajibkan memiliki kebijakan pencegahan kekerasan yang jelas dan terukur.
Selain itu, program-program pencegahan kekerasan seperti sosialisasi, pelatihan, dan konseling juga harus diimplementasikan secara berkala.
Dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, diharapkan kasus kekerasan di satuan pendidikan dapat diminimalisir.
Penanganan Kekerasan: Respon Cepat dan Tepat untuk Melindungi Korban
Permendikbudristek PPKSP juga mengatur mekanisme penanganan kekerasan yang cepat dan tepat.
Satuan pendidikan diwajibkan memiliki tim penanganan kekerasan yang bertugas menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan pendampingan kepada korban.
Selain itu, satuan pendidikan juga harus bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menangani kasus kekerasan yang memerlukan intervensi hukum.
Dengan mekanisme penanganan yang jelas, diharapkan korban kekerasan dapat segera mendapatkan perlindungan dan keadilan.
Partisipasi Aktif Masyarakat: Kunci Sukses Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Kemendikbudristek menyadari bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri.
Oleh karena itu, Permendikbudristek PPKSP mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.
Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas, pelapor, dan pendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
Kesimpulan
Permendikbudristek PPKSP merupakan langkah maju dalam mewujudkan pendidikan tanpa kekerasan di Indonesia.
Dengan aturan yang komprehensif, langkah-langkah pencegahan yang proaktif, mekanisme penanganan yang cepat dan tepat, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kekerasan di satuan pendidikan dapat dicegah dan ditangani secara efektif.
Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan demi masa depan generasi penerus bangsa.
