Diksia.com - Majene, Sulawesi Barat – Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai elemen di Kabupaten Majene pada Jumat (23/8/2024) untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berujung ricuh.
Aksi damai yang awalnya berlangsung di depan Gedung DPRD Majene, Jalan Ammana Pottolawali, Labuang, Banggae Timur, berubah menjadi kerusuhan yang tak terhindarkan.
Kerusuhan tersebut melibatkan ratusan mahasiswa yang dengan amarah mengobrak-abrik Gedung DPRD Majene. Insiden ini pun terekam kamera dan viral di media sosial.
Berdasarkan penelusuran, video yang memperlihatkan aksi brutal mahasiswa tersebut diunggah oleh beberapa akun di platform X, salah satunya @Boediantar4.
Dalam video yang tersebar luas, terlihat jelas para demonstran merusak fasilitas gedung.
Kaca-kaca dipecahkan, meja dan kursi dihancurkan, dan suasana gedung berubah menjadi kacau.
Bahkan, terdengar suara seseorang di video yang menyerukan, “Hancurkan, hancurkan.”
Tak hanya itu, demonstran juga merobek foto Presiden Joko Widodo yang dipajang di salah satu ruangan gedung tersebut.
Aksi vandalisme ini terjadi tanpa adanya pengawasan dari pihak kepolisian yang tidak terlihat di lokasi kejadian.
Hingga Sabtu (24/8/2024), video tersebut telah ditonton lebih dari 400 ribu kali, memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Kronologi Kerusuhan
Menurut laporan dari Tribun-Sulbar.com, kerusuhan ini bermula saat mahasiswa mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua I DPRD Majene, M Idwar.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan 15 tuntutan, termasuk pencabutan Omnibuslaw/Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, mewujudkan pendidikan gratis, realisasi Undang-Undang TPKS, serta pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Mahasiswa meminta agar M Idwar menandatangani tuntutan tersebut. Namun, M Idwar menolak untuk menandatangani dengan alasan bahwa keputusan tersebut harus dibahas dalam rapat koordinasi dengan seluruh anggota DPRD, dan tidak bisa diambil secara sepihak.
Kekecewaan mahasiswa yang merasa tidak didukung inilah yang kemudian memicu kerusuhan di Gedung DPRD, sebagaimana yang terlihat dalam video yang viral.
Ancaman Aksi Lanjutan
Koordinator aksi, Misbahuddin, mengancam akan melanjutkan demonstrasi jika tuntutan mereka tidak ditandatangani oleh pihak DPRD Majene.
“Aksi ini akan kembali dilakukan jika tuntutan yang dilayangkan tidak ditandatangani oleh pihak DPRD Majene,” tegasnya, dikutip dari Tribun-Sulbar.com.
Misbahuddin juga menambahkan bahwa selain 14 tuntutan, pihaknya akan terus mengawal putusan MK dan menolak revisi UU Pilkada.
“Tuntutan utama kami adalah mengawal putusan MK, mencopot mandat Jokowi, dan mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat,” tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, aksi demo ini diikuti oleh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
