Rahayu Saraswati Lepas Jabatan DPR RI di Tengah Polemik Ucapan Lama

RediksiaKamis, 11 September 2025 | 09:30 WIB
Rahayu Saraswati Lepas Jabatan DPR RI di Tengah Polemik Ucapan Lama
Rahayu Saraswati Lepas Jabatan DPR RI di Tengah Polemik Ucapan Lama

Diksia.com - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, figur prominen dari Fraksi Partai Gerindra, secara resmi melepaskan amanah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengumuman ini disampaikan melalui rekaman video yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, tepat pada Rabu, 10 September 2025.

Dalam tayangan berdurasi lebih dari enam menit itu, Saraswati menyatakan niatnya secara tegas. “Dengan ini, saya deklarasikan pengunduran diri dari posisi anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” ujarnya. Langkah ini muncul pasca kebangkitan kembali polemik dari pernyataan lama dalam sebuah siaran podcast yang memicu gelombang kritik.

Sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, Saraswati mengakui bahwa fragmen ucapannya telah menyakiti hati berbagai kalangan, terutama generasi muda yang sedang merintis jejak kewirausahaan. Kesalahan itu, katanya, sepenuhnya tanggung jawab pribadi. “Oleh karena itu, lewat pesan ini, saya haturkan permohonan maaf yang tulus dan mendalam atas segala kelalaian verbal saya,” tambahnya dengan nada reflektif.

Meskipun demikian, ia tak sepenuhnya meninggalkan arena legislasi. Saraswati berharap dapat menyempurnakan satu mandat terakhir: deliberasi dan ratifikasi Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan di Komisi VII DPR. Selain itu, sisa anggaran daerah pemilihan akan dialokasikan untuk inisiatif filantropi, mencakup pengadaan peralatan medis, pelatihan enterpreneurial, serta pemberdayaan kaum milenial di konstituennya.

Perjuangan demi negeri yang lebih adil, tegasnya, tak terikat pada kursi parlemen. “Selama ketimpangan masih merajalela, selama warga belum bisa tersenyum lepas, kita wajib terus bergerak tanpa henti,” pungkasnya dengan semangat yang tak surut.

Lebih lanjut, dalam video tersebut, Saraswati menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan isu-isu krusial seperti perdagangan manusia, krisis klimatologi, sumber energi regeneratif, serta representasi gender melalui entitas organisasional di luar lembaga legislatif yang dipimpinnya.