PDIP Dan NasDem Beri Komentar, Soal Menkominfo Bukan Dari NasDem

RediksiaSelasa, 18 Juli 2023 | 10:16 WIB
pdip dan nasdem beri komentar soal menkominfo bukan dari nasdem 048f1fc

Ini, lanjutnya, merupakan bentuk Partai Nasdem yang memiliki karakteristik yang baik.

“Kita ingin jadi orang baik, pesta yang baik. Kalau dia (Jokowi) jahat pada kita, dia akan mendapat ganjaran dan kita akan mendapatkan kebaikan, itu saja,” tegasnya.

NasDem Tanggapi Penunjukan Budi Arie Setiadi Sebagai Menkominfo: Biar Publik Yang Menilai

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya tidak mau memberikan penilaian terhadap kapasitas Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Budi Arie baru saja dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G Plate.

Ali mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada publik untuk mengevaluasi pelantikan Ketua Umum Relawan (Projo) Pro Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Kalau saya memberikan penilaian, tentu tidak adil ya. Jadi biarlah masyarakat yang menilai begitu,” kata Ali saat dihubungi, Senin (17/7/2024).

Kendati demikian, dia menegaskan, pemberhentian dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Kami menghormati itu,” kata Ali.

Karena itu, Ali menegaskan NasDem tidak mempersoalkan pelantikan Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Jadi bagi NasDem tidak ada masalah,” ujarnya.

Budi Arie Dilantik Jadi Menteri, Masyarakat Peduli Tak Mau Ikut dan Hanya Jadi Relawan

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku khawatir pelantikan Budi Arie sebagai menteri dan bukan kader partai justru membuat masyarakat semakin enggan bergabung ke partai.

Ali mengatakan, kemungkinan besar masyarakat akan menjadi relawan ketimbang menjadi kader partai.

“Saya khawatir ke depan masyarakat tidak mau berpartisipasi lagi, lebih baik jadi relawan,” katanya, Senin (17/7/2023) dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa dirinya tidak berhak menghakimi seseorang yang menduduki jabatan tertentu.

Namun, lanjutnya, orang yang dilantik harus mampu.