Budi Arie baru saja dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G Plate.
Ali mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada publik untuk mengevaluasi pelantikan Ketua Umum Relawan (Projo) Pro Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Kalau saya memberikan penilaian, tentu tidak adil ya. Jadi biarlah masyarakat yang menilai begitu,” kata Ali saat dihubungi, Senin (17/7/2024).
Kendati demikian, dia menegaskan, pemberhentian dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Kami menghormati itu,” kata Ali.
Karena itu, Ali menegaskan NasDem tidak mempersoalkan pelantikan Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Jadi bagi NasDem tidak ada masalah,” ujarnya.
Budi Arie Dilantik Jadi Menteri, Masyarakat Peduli Tak Mau Ikut dan Hanya Jadi Relawan
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku khawatir pelantikan Budi Arie sebagai menteri dan bukan kader partai justru membuat masyarakat semakin enggan bergabung ke partai.
Ali mengatakan, kemungkinan besar masyarakat akan menjadi relawan ketimbang menjadi kader partai.
“Saya khawatir ke depan masyarakat tidak mau berpartisipasi lagi, lebih baik jadi relawan,” katanya, Senin (17/7/2023) dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa dirinya tidak berhak menghakimi seseorang yang menduduki jabatan tertentu.
Namun, lanjutnya, orang yang dilantik harus mampu.
“Bukankah seharusnya Pembantu Presiden adalah orang yang dianggap mampu membantu Presiden mewujudkan visi dan misinya,” ujarnya.
Namun sikap Ali berbeda dengan Effendi.
Dia justru mengamini Menteri Komunikasi dan Informatika terbaru dijabat oleh orang yang bukan kader dari Nasdem.
Pasalnya, kasus yang menjerat Johnny G Plate belum selesai.
“Lagipula Johnny G Plate adalah mantan Sekjen Partai Nasdem, jadi tidak tepat menunjuk Nasdem di sana (Menkominfo).”
“Karena kita mau, Nasdem hanya meminta agar proses peradilan BTS dibuka secara terang-terangan. Jadi bukan kepentingan sebagai menteri, kepentingan Nasdem hanya bagaimana proses hukum ini berjalan dengan baik, ” dia berkata.
Senada dengan Effendi, Ali menegaskan Partai Nasdem akan tetap berada di pemerintahan Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.
