Diksia.com - Novel Aslen Rumahorbo, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat kasus korupsi uang perjalanan dinas. Novel diduga memotong uang penggantian biaya perjalanan dinas pegawai KPK sebesar Rp 550 juta selama periode 2021-2022. Novel juga dikabarkan menggunakan uang hasil korupsinya untuk pacaran. Kasus Novel telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK.
Latar Belakang Novel Aslen Rumahorbo
Novel Aslen Rumahorbo adalah pegawai bidang administrasi di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK. Novel bertugas mengurus administrasi perjalanan dinas pegawai KPK yang melakukan penindakan dan eksekusi terhadap tersangka dan terpidana korupsi. Novel memiliki akses ke data dan dokumen perjalanan dinas, termasuk uang penggantian biaya perjalanan dinas.
Modus Operandi Novel Aslen Rumahorbo
Novel Aslen Rumahorbo diduga melakukan korupsi uang perjalanan dinas dengan cara memotong uang penggantian biaya perjalanan dinas pegawai KPK. Novel memanfaatkan celah dalam sistem administrasi perjalanan dinas yang tidak terintegrasi dengan sistem keuangan KPK.
Novel juga memanipulasi data dan dokumen perjalanan dinas, seperti surat tugas, tiket pesawat, hotel, dan transportasi. Novel mengurangi jumlah uang penggantian biaya perjalanan dinas yang seharusnya diterima pegawai KPK. Novel kemudian mengambil selisih uang yang dipotongnya untuk kepentingan pribadi.
Pengungkapan Kasus Novel Aslen Rumahorbo
Kasus Novel Aslen Rumahorbo terungkap berdasarkan hasil audit dari Inspektorat KPK. Inspektorat KPK melakukan audit terhadap administrasi perjalanan dinas pegawai KPK pada periode 2021-2022.
Hasil audit menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan KPK akibat korupsi uang perjalanan dinas. Inspektorat KPK kemudian melaporkan temuannya kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Kedeputian Penindakan KPK.
Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Novel Aslen Rumahorbo
Dewas KPK melakukan sidang etik terhadap Novel Aslen Rumahorbo. Dewas KPK menilai Novel telah melanggar Pasal 5 huruf a PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS berupa penyalahgunaan wewenang.
Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik berupa teguran keras kepada Novel. Selain itu, Dewas KPK juga merekomendasikan pemberhentian Novel dari jabatannya sebagai pegawai KPK.
Kedeputian Penindakan KPK melakukan gelar perkara dan ekspos terhadap kasus Novel Aslen Rumahorbo. Kedeputian Penindakan KPK menyetujui untuk menaikkan kasus Novel ke tahap penyidikan.
Kedeputian Penindakan KPK menyiapkan administrasi penyidikan, seperti LKPTK, analisis kasus, dan surat perintah penyidikan. Kedeputian Penindakan KPK juga akan memanggil saksi-saksi dan mengumumkan tersangka dalam kasus Novel.
Motif dan Tujuan Novel Aslen Rumahorbo
Novel Aslen Rumahorbo diduga melakukan korupsi uang perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi. Novel dikabarkan menggunakan uang hasil korupsinya untuk pacaran. Novel memiliki pacar yang berbeda-beda di berbagai daerah.
Novel sering mengunjungi pacar-pacarnya dengan menggunakan uang perjalanan dinas. Novel juga memberikan uang dan hadiah kepada pacar-pacarnya. Novel bahkan pernah membawa pacarnya ke luar negeri dengan menggunakan uang perjalanan dinas.
Dampak dan Reaksi Kasus Novel Aslen Rumahorbo
Kasus Novel Aslen Rumahorbo menimbulkan dampak negatif bagi KPK dan pegawai KPK. Kasus Novel merugikan keuangan KPK sebesar Rp 550 juta. Kasus Novel juga merusak citra dan kredibilitas KPK sebagai lembaga antikorupsi.
Kasus Novel juga mengganggu kinerja dan kesejahteraan pegawai KPK yang melakukan perjalanan dinas. Pegawai KPK yang menjadi korban pemotongan uang perjalanan dinas merasa dirugikan dan tidak dihargai. Pegawai KPK juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran uang perjalanan dinas.
Kasus Novel Aslen Rumahorbo mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Masyarakat mengecam dan mengutuk perbuatan Novel yang dianggap tidak pantas dan tidak beretika. Masyarakat juga mendesak KPK untuk menindak tegas Novel dan mengembalikan uang yang dikorupsi.
Masyarakat juga meminta KPK untuk memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan perjalanan dinas. Masyarakat juga mengharapkan KPK untuk tetap konsisten dan profesional dalam memberantas korupsi.
