Diksia.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang merupakan serikat pekerja terbesar di Indonesia, telah menegaskan dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam pencalonan Capres pada Pilpres 2024 mendatang.
Meskipun Ganjar adalah capres dari partai yang mendukung Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, KSPSI menolak Omnibus Law itu sendiri dan memilih untuk mendukung Ganjar karena dianggap sebagai pemimpin yang berani dan peka terhadap aspirasi buruh.
“Begini, kita harus pisahkan. Beliau bukan pengambil kebijakan. Saya ulangi lagi. Jangan memposisikan Pak Ganjar pembuat Omnibus Law. Inikan salah berpikirnya. Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah yang tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Kenapa kita mesti membenci Pak Ganjar Pranowo. Ini mesti disampaikan di publik,” kata Andi Gani kepada wartawan di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023).
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menjelaskan bahwa Ganjar Pranowo bukanlah pembuat UU Omnibus Law karena ia hanya berkapasitas sebagai Gubernur Jawa Tengah dan tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang.
KSPSI menyerukan untuk tidak memposisikan Ganjar sebagai pembuat Omnibus Law, karena hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman.
Andi Gani menambahkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan pemimpin yang berani dan peka terhadap aspirasi buruh.
Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang mau bertemu langsung dengan buruh dan turun ke jalan untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Hal ini menjadi alasan utama mengapa KSPSI memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
“Sudah jelas bahwa beliau pemimpin yang kami butuhkan, pemimpin yang berani dan mau menemui jarang sekali. Jika lihat dari hati ke hati ada nggak sih pemimpin yang mau menemui raktyatnya di tengah jalan, berdialog, itu nggak ada,” ujarnya.
Andi Gani juga menanggapi kritik yang menyatakan bahwa buruh menolak UU Omnibus Law tapi justru mendukung Ganjar, yang merupakan capres partai pendukung UU Omnibus Law.
Menurutnya, Ganjar dan PDIP sebagai partainya merupakan dua hal yang terpisah terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.
KSPSI menegaskan bahwa pilihan untuk mendukung Ganjar Pranowo didasarkan pada kepemimpinan dan visi masa depan Indonesia, bukan terkait dengan partai atau perdebatan politik.
“Lalu disalahkan Ganjar karena mendukung Omnibus Law. Ganjar bukan pembuat Omnibus Law, saya menggugat MK bersama Bung Said Iqbal kenapa kita harus mempersalahkan Ganjar, kita kan bicara Indonesia ke depan,” ujar Andi.
“Jadi jangan ada beberapa opini menggiring bahwa Partai Buruh yang selama ini membenci Omnibus Law mendukung Ganjar dari partai yang mendukung Omnibus Law, itu dua hal yang terpisahkan. Ganjar sebagai pribadi bukan sebagai pembuat keputusan UU Omnibus Law, begitu,” sambungnya.
