Diksia.com - Wacana mengganti skema Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyaluran uang tunai kepada orang tua siswa mencuat ke permukaan. Usulan ini mengemuka sebagai respons atas maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa penerima program MBG di sejumlah sekolah.
Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa skema penyediaan makan siang langsung di sekolah tetap dianggap sebagai pendekatan paling optimal.
Prasetyo mengakui keberadaan berbagai ide, termasuk usulan penyaluran dana tunai. “Banyak ide yang muncul. Bukan berarti ide itu buruk, tetapi konsep saat ini dianggap pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai yang terbaik untuk dilaksanakan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Meski demikian, ia menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap masukan. Setiap catatan permasalahan akan diakui dan diperbaiki demi penyempurnaan program.
Usulan Uang Tunai dan Sorotan terhadap SOP
Usulan mengubah MBG menjadi bantuan tunai disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris.
Ia menyoroti lemahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kelalaian dalam SOP menjadi pemicu utama kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
Charles memaparkan bahwa persiapan bahan baku makanan kerap dilakukan pada pukul 23.00 malam sebelum distribusi. Proses memasak dimulai pukul 04.00, pembungkusan pukul 07.00, namun makanan baru disajikan antara pukul 11.00 hingga 12.00 WIB.
“Rentang waktu yang panjang ini meningkatkan risiko kontaminasi bakteri,” tegasnya kepada wartawan, Jumat lalu. Ia mencurigai ketidakpatuhan terhadap SOP BGN oleh SPPG sebagai akar masalah.
Sebagai alternatif, Charles mendorong eksplorasi pola lain dalam penyediaan MBG. Salah satu gagasan yang diusulkannya adalah menyalurkan dana langsung kepada orang tua siswa.
“Opsi ini memungkinkan orang tua menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak mereka sendiri,” katanya. Pendekatan ini, menurutnya, dapat meminimalkan risiko kesehatan sekaligus memberi fleksibilitas kepada keluarga.
Pemerintah Terbuka terhadap Evaluasi
Menanggapi maraknya kasus keracunan, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap permasalahan.
“Jika ada catatan, kami akui dan akan kami perbaiki,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan MBG demi memastikan manfaat maksimal bagi siswa.
Kontroversi seputar pelaksanaan MBG menunjukkan tantangan dalam menjalankan program berskala nasional. Meski usulan penyaluran dana tunai mengemuka, pemerintah tampaknya masih memprioritaskan pendekatan penyediaan makanan langsung di sekolah.
Namun, sorotan terhadap SOP dan kasus keracunan menjadi pengingat bahwa perbaikan sistem tetap krusial.
