Diksia.com - Kasus korupsi telah melibatkan dua individu yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem.
Keduanya adalah Patrice Rio Capella dan Johnny G Plate. Bagaimana tanggapan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh?
Patrice Rio Capella sebelumnya terlibat dalam kasus gratifikasi senilai Rp 200 juta. Pada tahun 2015, Capella dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun dan dibebaskan pada tahun 2016.
Sementara itu, pada tanggal 17 Mei 2023, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.
Plate, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, terancam hukuman penjara seumur hidup.
Dalam konferensi pers di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 17 Mei 2023, Surya Paloh dimintai pendapat mengenai hal ini.
Ia menyebut Patrice Rio Capella yang sebelumnya terjerat kasus gratifikasi senilai Rp 200 juta.
“Jadi ada 2 peristiwa, dua-duanya Sekjen, yang satu kasus 200 juta rupiah dia masuk tahanan untuk sekian tahun, kasus gratifikasi dan telah menyelesaikan kewajibannya dan sekarang jadi warga negara bebas,” ujar Paloh.
Surya Paloh kemudian membicarakan kasus yang menjerat Johnny Plate. Ia menunggu pembuktian dalam kasus dugaan korupsi ini.
“Yang kedua Johnny Plate, terserah pendalaman pembuktiannya yang mungkin di dalam nanti, tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kapuspenkum ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun,” jelasnya.
Surya Paloh menyatakan bahwa mengikat Johnny Plate terlalu mahal. Paloh memprioritaskan praduga tak bersalah dalam kasus ini.
“Kalau tidak ada pendalaman lebih lanjut untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai Menteri, sebagai Sekjen partai terlalu mahal, terlalu mahal,” kata Surya Paloh.
“Kita tetap menganut asas praduga tak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kekhilafan, kebodohan bahkan dosa, itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa,” sambungnya.
Namun, demikian, Surya Paloh tetap menggarisbawahi pentingnya menjalani proses hukum yang adil dan objektif.
Ia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.
Paloh juga mengingatkan kita bahwa kita semua manusia biasa yang rentan terhadap kesalahan, kelalaian, kebodohan, dan bahkan dosa.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang bijaksana dan prinsipil dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang melibatkan anggota partainya.
Surya Paloh menekankan bahwa praduga tak bersalah harus tetap menjadi dasar dalam penanganan kasus, sekaligus mengingatkan kita akan sifat universalitas manusia dalam kelemahan dan ketidaksempurnaannya.
Tentunya, proses hukum akan terus berjalan dan menentukan nasib Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek BTS Kemenkominfo.
Kita harus menunggu hasil pembuktian yang akan memperjelas kebenaran dan memastikan keadilan tercapai.
Sejauh ini, pernyataan Surya Paloh telah menyampaikan pesan penting tentang prinsip praduga tak bersalah, kewaspadaan terhadap penilaian pralayar, dan perlunya memberikan kesempatan bagi individu yang terlibat dalam kasus hukum untuk membela diri dan membuktikan ketidakbersalahannya.
Dalam menghadapi situasi ini, NasDem sebagai partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritasnya dan memastikan bahwa anggotanya tetap mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi.
Dalam hal ini, Surya Paloh memegang peran penting sebagai pemimpin partai yang menyuarakan nilai-nilai tersebut.
Kepemimpinan yang bijaksana dan transparan dari Surya Paloh menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap partai NasDem.
Dengan terbuka menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anggota partainya, Paloh menunjukkan komitmen untuk memerangi korupsi dan menjunjung tinggi integritas politik.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus-kasus seperti ini juga menjadi momentum untuk mendorong reformasi peradilan dan meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia.
Semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, harus bekerja sama untuk menjamin bahwa keadilan benar-benar terwujud dan korupsi tidak memiliki tempat dalam sistem politik dan pemerintahan.
Dengan demikian, Surya Paloh dan Partai NasDem dihadapkan pada tantangan yang serius dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota partainya.
Dalam menjaga integritas dan menghormati prinsip praduga tak bersalah, Paloh menunjukkan sikap yang penuh pertimbangan dan tanggap terhadap tuntutan keadilan.
Bagi masyarakat, ini adalah waktu yang penting untuk memperhatikan perkembangan kasus-kasus ini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan transparansi tetap dijunjung tinggi.
Semoga proses hukum berjalan dengan baik dan hasilnya dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
